Tekan Angka Pernikahan Dini, Dinsos P3AKB dan Dispendik Bondowoso Gencar Lakukan Ini di Sekolah

Sewelaz.com - Dalam rangka menekan angka pernikahan dini yang tinggi, Pemkab Bondowoso mengambil langkah nyata.

 

Hal ini ditunjukkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Bondowoso.

 

Kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini getol sosialisasi pentingnya pendewasaan usia perkawinan dari tingkat sekolah.

 

 

Kepala Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah menjelaskan, salah satu kebijakan yang diambil Pemkab Bondowoso yakni menggencarkan sosialisasi kepada para siswa.

 

"Ini sebagai bentuk penyiapan generasi emas berkualitas melalui pendewasaan usia perkawinan," kata Anis dikonfirmasi Sewelaz.com, Rabu, 12 Juli 2023.

 

"Kami ingin sosialisasi ini berdampak positif pada pembentukan generasi emas Bondowoso pada tahun 2045 yang harus disiapkan sejak hari ini," harapnya.

 

 

Sosialisasi ini juga diharapkan menghentikan budaya anak melahirkan anak dan kemiskinan melahirkan kemiskinan.

 

Oleh karenanya, para siswa harus sanggup melanjutkan pendidikan atau berkarir lebih tinggi sebelum mengarah ke jenjang pernikahan.

 

"Aturan terbaru usia pernikahan minimal 19 tahun. Jadi sejak tingkat SMP dan SMA sederajat kita harus tanamkan pola pikir anti pernikahan dini itu ke siswa," urai Anis.

 

 

Berdasar data terhimpun, ada 308 lembaga pendidikan tingkat SMP dan SMA sederajad di Bondowoso masuk kategori Sekolah Sadar Kependudukan (SSK) yang juga berkorelasi dengan program pencegahan pernikahan dini.

 

"Kita ingin jumlah ini terus bertambah untuk mewujudkan lahirnya generasi emas Bondowoso di masa depan," nilai Anis.

 

Kepala Dispendik Kabupaten, Sugiono Eksantoso membenarkan kolaborasi tersebut.

 

 

"Di tingkat SMP ada 100 SSK dan salah satunya mendapatkan penghargaan tingkat Nasional tahun ini yaitu SMPN 1 Pujer," sebut Sugiono dikonfirmasi terpisah via sambungan telepon.

 

Menurutnya, pemasifan sosialisasi diharapkan tidak hanya menyasar para siswa, melainkan juga orang tua, tokoh masyarakat dan para penghulu.

 

"Supaya pemahaman tentang buruknya dampak pernikahan dini lebih masif lagi," ucapnya.

 

 

Dispendik Kabupaten Bondowoso juga ikut berupaya untuk mengurangi angka pernikahan dini dengan mensyaratkan kepada para kepala sekolah ikut andil mencegah siswa putus sekolah.

 

"Itu dituangkan dalam pakta integritas sejak tahun lalu. Jika sampai ada siswa yang putus sekolah lalu menikah, kepala sekolah harus disanksi pertama kali," tegasnya.

 

"Kalau itu terjadi, pasti langsung saya tindak," sambung Sugiono.***